Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan Presidential Threshold dan implikasinya terhadap sistem pemerintahan presidensial berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Presidential threshold sebagai syarat yang ditentukan dalam mekanisme pengusungan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan ambang batas minimal yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang besarannya ditentukan dalam undang-undang dengan persentase perolehan kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoeh prosentase minimal 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya, telah menimbulkan persoalan konstitusional dan praktik penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. yang dibuktikan dengan adanya bebrapa kali judicial review oleh Mahkamah Konstitusi dan pro-kontra di berbagai kalangan, baik di kalangan partai-partai politik di DPR, partai politik baru, maupun di kalangan masyarakat akademik dan nonakademik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif dengan sumber data sekunder dan analisis data dengan deskriptif kualitataif. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan ketentuan presidential threshold sebagai syarat pencalonan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2003 dan Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 terutama Pasal 6A ayat (2) dan ayat (5). Penerapan ketentuan presidential threshold sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menyebabkan terjadinya praktik koalisi antarpartai politik peserta pemilu dalam sistem pemerintahan presidensial. Implikasi penerapan ketentuan presidential threshold dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 yaitu: a) Penerapan ketentuan Presidential Threshold berkontribusi terhadap berkembangnya praktik koalisi dalam sistem pemerintahan presidensial, b) Penerapan ketentuan presidential threshold sebagai syarat pengisian jabatan eksekutif tertinggi (Presiden) melemehkan sistem pemerintahan Presidensial, c) Tekanan politik partai koalisi pada masa pencalonan dan pemenangan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat melemahkan hak prerogratif Presiden, dan d) Penerapan ketentuan presidential threshold akan mempengaruhi kekuasaan Presiden sebagai single executive dalam sistem pemerintahan presidensial. . Kata Kunci: Presidential Threshold, Sistem Pemerintahan Presidensial, UUD NRI Tahun 1945
|
