Abstrak :
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pembuatan surat
dakwaan dalam tindak pidana judi online dengan studi putusan No.
73/Pid.B/2017/PN.Bla dan No. 35/Pid.Sus/2018/PN.Grt. Kedua putusan tersebut
mempunyai duduk perkara yang sama, yaitu sebagai orang yang mendistribusikan
dan mentransmisikan hal yang bermuatan perjudian dengan menggunakan media
internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan penuntut
umum dalam membuat surat dakwaan pada putusan tersebut, dan untuk
menganalisis pertimbangan hokum hakim dalam memutus pada putusan tersebut.
Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach),
dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menghasilkan
bahwa jaksa penuntut umum pada tindak pidana judi online dalam membuat surat
dakwaan Putusan No. 73/Pid.B/2017/PN.Bla kurang tepat Karena menggunakan
Pasal 303 KUHP, sedangkan jelas sesuai dengan fakta hokum bahwa pada kedua
perkara tersebut menggunakan media elektronik. Sedangkan pada Putusan No.
35/Pid.Sus/2018/PN.Grt menggunakan Pasal 27 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008.
Putusan No. 73/Pid.B/2017/PN.Bla dakwaan JPU telah mengesampingkan asas Lex
Specialis Derogat Legi Generali sedangkan Putusan No. 35/Pid.Sus/2018/PN.Grt
telah menerapkan asas tersebut. Surat dakwaan merupakan dasar pertimbangan
hukum hakim dalam memutus suatu perkara. Hakim dalam memutus tidak boleh
diluar dari apa yang didakwakan oleh jpu pada surat dakwaan.
Kata Kunci : Surat dakwaan, pertimbangan hukum hakim, tindak pidana judi
online
|
