MENU
|
|
|
| Jenis | : |
KKM
|
| Judul | : |
Tinjauan yuridis terhadap Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Model Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PUUIX/2013 dalam Pengujian Undang-Undang No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)
|
| Subjek | : |
|
| Pengarang | : |
Riyan Nur Hidayat
|
| Pembimbing | : |
tenang Haryanto, SH., MH.,
Satrio Saptohadi, SH., MH.,
|
| Tahun | : |
2015
|
| Call Number | : |
957T
|
| Perpustakaan | : |
Fakultas Hukum
|
| Letak | : |
Maaf, 1 eksemplar sedang dalam perbaikan
|
|
Abstrak :
Peruahan UUD 1945 mengubah secara mendasar Ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan Perubahan UUD 1945 tersebut tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Semua lembaga negara memiliki kedudukan yang sejajar, Baik lembaga legislatif eksekutif, maupun lembaga yudikatif. Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR) yang semula memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi Negara, dengan adanya perubahan UUD 1945 menjadi lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-Lembaga negara lainnya. Kesetaraan kedudukan lembaga negara tersebut memerlukan hadirnya lembaga negara baru yang memperkuatsistem checks and balances antar lembaga negara.sekaligus menyelesaikan apabila terjadi sengketa antar lembaga negara bersangkuta. Atas dasar itumuncul pemikiran untuk membentuk Mahkamah Konstitusi. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berfokus pada materi perundang-Undangan, materi putusanpengadilan yaitu putusan Mahkamah konstitusi dan bahan hukum sekunder yang berjudul buku-buku literatur dimana terdapat pandangan-pandangan dan doktrin doktrin yag
|
Kembali
|
