MENU
|
|
|
| Jenis | : |
KKM
|
| Judul | : |
Tinjauan Yuridis Pengelolaan Keuangn Negara pada Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Negeri badan Layanan Umum
|
| Subjek | : |
|
| Pengarang | : |
Ramadani Laksono
|
| Pembimbing | : |
Prof.Dr.Muhammad Fauzan,SH, M.Hum.
Dr. Riris Ardhanariswari,SH.,MH,.
|
| Tahun | : |
2017
|
| Call Number | : |
976/T
|
| Perpustakaan | : |
Fakultas Hukum
|
| Letak | : |
1 eksemplar di Koleksi Referensi
|
|
Abstrak :
Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
berdampak pada implementasi penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi negeri di
Indonesia. Salah satu bentuk dari penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi negeri
adalah perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Secara normatif, format
kelembagaan dan pengelolaan keuangan negara pada perguruan tinggi negeri badan
layanan umum memiliki beberapa persoalan yang menimbulkan kerumitan dan
ketidakjelasan terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi negeri badan layanan
umum.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kelembagaan perguruan
tinggi negeri badan layanan umum yang akan menentukan format pengelolaan
keuangan pada perguruan tinggi negeri badan layanan umum. Metode pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan
Pendekatan Konseptual.
Secara kelembagaan perguruan tinggi negeri badan layanan umum tidak
terpisah dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Kewenangan
pembinaan dan pengawasan perguruan tinggi negeri badan layanan umum dilakukan
oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian
Keuangan. Berdasarkan konsep kelembagaan pada perguruan tinggi negeri badan
layanan umum, maka pengelolaan keuangan pada perguruan tinggi negeri badan
layanan umum masuk dalam rumusan ruang lingkup keuangan negara seperti yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Oleh karena itu pengelolaan keuangan perguruan tinggi negeri badan layanan umum
harus mengacu pada pengaturan terkait dengan pengelolaan keuangan negara.
Kata Kunci: Keuangan Negara, Perguruan Tinggi, Otonomi Perguruan Tinggi,
Badan Layanan Umum
|
Kembali
|
