MENU
|
|
|
| Jenis | : |
KKM
|
| Judul | : |
TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI
(Studi Putusan Mahkamah Agung No. 2064 K/Pid.Sus/2012)
|
| Subjek | : |
|
| Pengarang | : |
DWI KARTIKA RAHAYU
|
| Pembimbing | : |
Dr. Noor Aziz Said., S.H.,M.S.
Sunaryo., S.H.,M.Hum.
|
| Prodi | : |
ILMU HUKUM
|
| Tahun | : |
2016
|
| Call Number | : |
1725PD
|
| Perpustakaan | : |
Fakultas Hukum
|
| Letak | : |
1 eksemplar di Koleksi Referensi
|
|
Abstrak :
Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alam hayati dan
ekosistemnya, meskipun demikian Indonesia juga dikenal sebagai Negara yang
memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Oleh karena itu,
pada tahun 1990 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990
tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai
konsekuensi Negara dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis
satwa dan tumbuh-tumbuhan tertentu. Namun aturan yang seharusnya menjadi
dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugasnya, pada prakteknya
sering terjadi ketidaktepatan dalam penerapan hukumnya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum oleh
Hakim Agung dalam Putusan Perkara Nomor 2064 K/Pid.Sus/2012 dan untuk
mengetahui dasar pertimbangan hukum Hakim Agung dalam menjatuhkan pidana
pada perkara tersebut. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian
yuridis normatif, menggunakan spesifikasi penelitian deskripsi analitis,
pendekatan masalah yang digunakan meliputi pendekatan Undang-Undang, dan
pendekatan Analisis.
Dari hasil penelitian, secara umum kita dapat mengetahui bahwa
penerapan hukum oleh Hakim Agung dalam mengabulkan permohonan Kasasi
Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan membatalkan
Putusan-putusan Pengadilan Tinggi Padang adalah benar. Pengadilan Tinggi
Padang telah keliru dalam penerapan hukum terutama pada penjatuhan sanksi
pidana. Majelis Hakim Agung menjatuhkan pidana penjara terhdap terdakwa
selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
dengan menggunakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.
Kata Kunci: Undang-Undang Konservasi, Tindak Pidana, Satwa Dilindungi.
|
Kembali
|
