MENU
|
|
|
| Jenis | : |
KKM
|
| Judul | : |
Sengketa Tata usaha Negara yang berasal dari Pemilihan kepala Desa (Pilkades) (Studi Putusan No, 42/G/2013/PTUN.Smg)
|
| Subjek | : |
|
| Pengarang | : |
Dwi Indra Setiawan
|
| Pembimbing | : |
Satrio saptohadi,SH.,MH.,
Weda kupita,SH.,MH.,
|
| Tahun | : |
2017
|
| Call Number | : |
983/T
|
| Perpustakaan | : |
Fakultas Hukum
|
| Letak | : |
1 eksemplar di Koleksi Referensi
|
|
Abstrak :
Sengketa Tata Usaha Negara dapat terjadi dalam berbagai urusan Pemerintah antara lain dalam Pemilihan Kepala Desa. Salah satu Sengketa Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa terdapat dalam putusan Nomor 42/G/2013/PTUN.SMG. Adanya kekeliruan dalam pembuatan Berita Acara penghitungan suara, menimbulkan konsekuensi yuridis, yang mengakibatkan batalnya Surat Keputusan Objek Sengketa. Dalam hal ini Peneliti tertarik meneliti mengenai prosedur pemelihan Kepala Desa di Kabupaten Klaten, serta mengenai keabsahan Surat Keputusan objek sengketa dari aspek wewenang, prosedur, dan substansi serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Dalam rangka menjawab permasalahan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif.
Hasil penelitian menyatakan bahwa dari aspek substansi penerbitan Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat dimana dalam pembuatan Berita Acara betentangan dengan peraturan perundangan-undangan serta tindakan Tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Profesionalitas, dan Asas Kecermatan
|
Kembali
|
