MENU
|
|
|
| Jenis | : |
KKM
|
| Judul | : |
Sengketa Tata Usah Negara yang berasal dari pemilihan kepala desa (PILKADES) (Studi Putusan No.42/G/2013/PTUN.SMG)
|
| Subjek | : |
|
| Pengarang | : |
Dwi Indra Setiawan
|
| Pembimbing | : |
Satrio Saptohadu,SH.,MH.,
Weda Kupita,SH.,MH.,
|
| Tahun | : |
2017
|
| Call Number | : |
870/AN
|
| Perpustakaan | : |
Fakultas Hukum
|
| Letak | : |
1 eksemplar di Koleksi Referensi
|
|
Abstrak :
sengketa Tata Usaha Negara dapat terjadi dalam berbagai urusan Pemerintah antara lain dalam Pemilihan Kepala Desa.Salah satu Sengketa Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Pemilihan kepala Desa terdapat dalam Putusan Nomor: 42/G/2013/PTUN.SMG.A danyan Penghitungan suara, Menimbulkan konsekuensi yuridis, yang mengakibatkan batalnya surat Keputusan Objek sengketa.Dalam hal ini peneliti tertarik meneliti mengenai keabsehan Surat Keputusan objek sengketa dalam hal ini peneliti tertarik meneliti mengenai Prosedur pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Klaten. serta serta mengenaia keabsehan Surat Keputusan objek sengketa dari asopek wewenang prosedur, dan subtansi serta Asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik.
Dalam Rangka menjawab permasalahan di atas,metode penelitian yang digunakan dalam penelitian di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan Metode analisis yang di gunakan adalah Kualitatif.
Hasil Penelitian menyatakan bahwa dari aspek subtansi penerbitab surat keputusan objek sengketa oleh tergugat dimana dalam pembuatan berita Acara bertentangan dengan peraturan perundang-Undangan serta tindakan tergugat juga melanggar Asas-Asas Umum pemerintahan yang baik yaitu Asas kepastian Hukum,Asas Profesionalitas, dan Asas Kecermatan
Kata Kunci: Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilihan Kepala Desa, dan Keputusan
|
Kembali
|
