Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kemerosotan kondisi perekonomian
masyarakat pada masa pandemi Covid-19 berdampak pada peningkatan peredaran
rokok ilegal dari 3,03% menjadi 4,86% di tahun 2020. Peningkatan prevalensi perokok
di Indonesia menunjukkan masyarakat seakan tidak peduli akan bahaya dan legalitas
rokok yang mereka konsumsi merupakan salah satu Barang Kena Cukai sehingga
peredarannya harus memenuhi Undang-Undang Cukai. Penegakan hukum yang optimal
terhadap tindak pidana peredaran rokok ilegal akan memberikan manfaat berupa
peningkatan stabilitas ekonomi negara oleh adanya potensi penerimaan negara dan
pengendalian konsumsi oleh masyarakat terhadap rokok, oleh karenanya Pemerintah
mengeluarkan kebijakan Operasi Gempur Rokok Ilegal.
Metode pendekatan berupa yuridis sosiologis untuk menganalisis gejala-gejala
hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui
wawancara, observasi, dan didukung dengan survei peredaran rokok ilegal internal
DJBC (SRI-ID) Tahun 2021, serta pengumpulan dokumen pengawasan cukai di KPPBC
TMP C Purwokerto. Teori yang digunakan adalah teori efektivitas oleh Friedman, Teori
Efektivitas dari Schein dan Teori Penegakan Hukum dari Soerjono Soekanto, serta Teori
Efektivitas Hukum dari Donald Black.
Hasil penegakan hukum dalam Operasi Gempur Rokok Ilegal di KPPBC TMP
C Purwokerto tahun 2021 telah efektif. Penegakan hukum pada masa pandemi covid-19
dilaksanakan dengan pendekatan ekonomi yang bermata hati. Tercapainya kesadaran
masyarakat untuk patuh terlihat dari semakin menurunnya hasil penindakan berupa
Hasil Tembakau ilegal dibandingkan tahun 2020 dan presentase peredaran rokok ilegal
di wilayah KPPBC TMP C Purwokerto yang jauh lebih rendah dari hasil SRI-ID Tahun
2021, serta tercapainya target penerimaan cukai 2021. Kendala berupa pergerseran
modus pelanggaran rokok ilegal dari transaksi jual beli offline ke transaksi jual beli
online dengan pembayaran COD, adanya keterbatasan jumlah personil atas dampak
pandemi Covid-19 maupun keterbatasan sarana dan prasarana yang dialami APH
eksternal KPPBC TMP C Purwokerto. Oleh karenanya diusulkan perlunya
pembaharuan mekanisme survei rokok ilegal di masa yang akan datang, optimalisasi
pemberdayaan petugas dan pemanfaatan DBH CHT di masing-masing Kabupaten.
Kata kunci: Cukai, Operasi Gempur Rokok Ilegal, Penegakan Hukum.
|
