MENU
|
|
|
| Jenis | : |
KKM
|
| Judul | : |
ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANYUMAS
|
| Subjek | : |
|
| Pengarang | : |
Adi Syaputra
|
| Pembimbing | : |
Sri Hartini,S.H.,M.H
Haedah Faradz, S.H., M.H
|
| Prodi | : |
ILMU HUKUM
|
| Tahun | : |
2016
|
| Call Number | : |
787AN
|
| Perpustakaan | : |
Fakultas Hukum
|
| Letak | : |
1 eksemplar di Koleksi Referensi
|
|
Abstrak :
Judul dalam penelitian ini adalah " ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BANYUMAS ". Penelitian ini merupakan study pustaka yang di lakukan di badan kepegawaian daerah kabupaten banyumas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, Bagaimana Perceraian pegawai negeri sipil di kabupaten banyumas di tinjau dari PP No 45 Tahun 1990
Tujuan yang hendak di capai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui PP No 45 Tahun 1990 Dalam pelaksanaan perceraian pegawai negeri sipil. metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. metode analisa dengan penelitian ini adalah normatif kualitatif.
dari hasil penelitian dan pembahasan dapat di simpulkan bahwa pasal 3 PP No 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil memberikan ketentuan bahwa PNS harus mendapatkan izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat ketentuan ini bertujuan untuk mengawasi PNS dalam Hal kehidupan berumahtangganyakarena pada dasarnya PNS adalah sosok teladan yang harus di contoh masyarakat. permohonan izin perceraian yang di ajukan oleh PNS harus di dasarkan pada alasan alasan yang di atur oleh undang-undang.
Kata Kunci : Pegawai negeri sipil, perceraian, perceraian pegawai negeri sipil.
|
Kembali
|
