MENU
|
|
|
| Jenis | : |
KKM
|
| Judul | : |
Dampak Perubahan Kebijakan Migrasi Amerika Serikat Melalui Executive Order 13769 Terhadap Penegakan Ham Pada Masa Pemerintahan Donald Trump (2017)
|
| Subjek | : |
Executive Order 13769, Amerika Serikar Pada Masa Pemerintahan Donald Trump, Udhr 1948, Icerd 1965.
|
| Pengarang | : |
Fitri Wulandari, F1F017032
|
| Prodi | : |
HUBUNGAN INTERNASIONAL
|
| Tahun | : |
2021
|
| Call Number | : |
KKM/HI.258 F d
|
| Perpustakaan | : |
FISIP
|
| Letak | : |
1 eksemplar di FISIP
|
|
Abstrak :
Penelitian Yang Berjudul “Dampak Perubahan Kebijakan Migrasi Amerika Serikat Melalui Executive Order 13769 Terhadap Penegakan Ham Pada Masa Pemerintahan Donald Trump (2017)” Ini Memiliki Focus Penelitian Untuk Menganalisis Tentang Bagaimana Kebijakan Migrasi Melalui Executive Order 13769 Melanggar Hak-Hak Kemanusiaan Berdasarkan Deklarasi Maupun Perjanjian Internasional Seperti Dalam Udhr Pasal 13 Mengenai Hak-Hak Migran Dan Pasal 14 Mengenai Hak-Hak Pencari Suaka. Serta Dalam Icerd Pasal 1(1) Dan Pasal 4 Mengenai Penolakan Atas Segala Bentuk Diskriminasi. Executive Order 13769 Dengan Judul: Protecting The Nation From Foreign Terrorist Entry Into The United States Dinilai Tidak Sesuai Dengan Udhr Dan Icerd Karena Memiliki Unsur Diskriminasi. Dimana, Kebijakan Ini Atau Yang Biasa Disebut Travel Ban 1.0 Melarang Masuknya Migran Dari Tujuh Negara Mayoritas Muslim Yaitu, Suriah, Iran, Irak, Sudan, Libya, Somalia, Dan Yaman Dengan Bentuk Visa Apapun. Dengan Segala Bentuk Pertentangan Atas Kebijakan Ini, Kemudian Executive Order 13769 Direvisi Dengan Executive Order 13780 Atau Travel Ban 2.0 Dengan Judul Yang Sama. Namun, Executive Order 13780 Masih Dinilai Memiliki Unsur Diskriminasi. Atas Respon Mengenai Hal Tersebut Kebijakan Migrasi Mengenai Pencegahan Tindak Terorisme Di Amerika Serikat Ini, Terus Direvisi Dengan Final Yang Direvisi Dengan Presidential Proclamation 9754 :Presidential Proclamation Enhancing Vetting Capabilities And Processes For Detecting Attempted Entry Into The United States By Terrorists Or Other Public-Safety Threats.
|
Kembali
|
