MENU
|
|
|
| Jenis | : |
KKM
|
| Judul | : |
Proses Pemilihan Alternatif Kebijakan Daerah (Studi Kasus Tentang Komite Ekonomi Kreatif Banyumas)
|
| Subjek | : |
|
| Pengarang | : |
Sri Iwandari Putri, F1B016091
|
| Prodi | : |
ADMINISTRASI PUBLIK
|
| Tahun | : |
2020
|
| Call Number | : |
KKM/ANE.1302 S p
|
| Perpustakaan | : |
FISIP
|
| Letak | : |
1 eksemplar di FISIP
|
|
Abstrak :
Pemerintah Kabupaten Banyumas Bermaksud Mengembangkan Potensi Ekonomi Kreatif Di Daerahnya Melalui Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/462/Tahun 2018 Tentang Komite Ekonomi Kreatif (Kek). Ekonomi Kreatif Dinilai Memberikan Kontribusi Besar Terhadap Produk Domestik Bruto Kabupaten Banyumas. Sehubungan Dengan Penetapan Kebijakan Tersebut, Dikaji Proses Pemilihan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/462/Tahun 2018 Tentang Kek Banyumas Sebagai Kebijakan Daerah. Kajian Proses Pemilihan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/462/Tahun 2018 Tentang Kek Banyumas Menggunakan Kriteria Technical Feasibility; Political Viability; Economic And Financial Possibility; Dan Administrative Operability, Serta Kriteria-Kriteria Lain Yang Digunakan Oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas Ketika Menetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 050/462/Tahun 2018. Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Pemilihan Informan Menggunakan Purposive Sampling Dan Snowball Sampling. Pengumpulan Data Dilakukan Melalui Wawancara Mendalam, Observasi, Dan Dokumentasi. Analisis Data Dilakukan Dengan Metode Analisis Interaktif. Untuk Mewujudkan Keabsahan Data Digunakan Kriteria Derajat Kepercayaan, Keteralihan, Kebergantungan, Dan Kepastian. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Alternatif Kebijakan Yang Dipilih Berdasarkan Kriteria: (A) Technical Feasibility, Ditemukan Tujuan Pembentukan Kek Yaitu Sebagai Wadah Bagi Pelaku-Pelaku Ekraf.; (B) Economic And Financial Possibility, Kek Tidak Mendapatkan Dana Khusus Dan Belum Ada Tujuan Yang Tercapai; (C) Political Viability, Kebijakan Ini Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Yang Berlaku; (D) Administrative Operability, Kebijakan Bersifat Realitis, Namun Dukungan Dari Sembilan Dinas Belum Maksimal. Kriteria Lainnya Yang Digunakan Untuk Menetapkan Kek Adalah Berdasarkan Keberhasilan Kebijakan Serupa Di Daerah Lain Yang Kemudian Diadopsi Oleh Kabupaten Banyumas. Adopsi Kebijakan Serupa Dari Daerah Lain Merupakan Kriteria Utama Dalam Proses Pemilihan Dan Penetapan Kek Sebagai Alternatif Kebijakan Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Di Kabupaten Banyumas.
|
Kembali
|
