MENU
|
|
|
| Jenis | : |
KKM
|
| Judul | : |
Relasi Aktor dalam Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Pengelolaan Limbah Sampah di Kabupaten Banyumas
|
| Subjek | : |
Implementasi Kebijakan, Relasi aktor, Emisi Gas Rumah Kaca
|
| Pengarang | : |
Sasi Suciana, F1F017057
|
| Prodi | : |
ILMU POLITIK
|
| Tahun | : |
2021
|
| Call Number | : |
KKM/POL722 S r
|
| Perpustakaan | : |
FISIP
|
| Letak | : |
1 eksemplar di FISIP
|
|
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi aktor yang terjadi dalamimplementasi Peraturan Gubernur No 43 Tahun 2012 tentang rencana aksi daerahpenurunan emisi gas rumah kaca khususnya sektor pengelolaan limbah sampahyang ada di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode penelitiankualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi dengan sasaran penelitian diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, DPRD, KSMterkait, dan juga masyarakat terdampak yang ada di Kabupaten Banyumas, dalammemilih informan penelitian ini menggunakan teknik purposive samplingdanjuga snowball sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa proses implementasi PeraturanGubernur No 43 Tahun 2012 tentang rencana aksi daerah penurunan emisi gasrumah kaca khususnya sektor pengelolaan limbah sampah di KabupatenBanyumas baru mulai gencar dilakukan pada tahun 2017 hingga saat ini. Dalamproses implementasi ini terdapat relasi antara aktor birokrasi dan juga non- birokrasi yaitu Komisi 2 DPRD Kabupaten Banyumas, DLH khususnya dalamhal ini bidang kebersihan, KSM pengelola sampah serta pihak masyarakat yangmembentuk pola penggunaan kekuasaan yang dimiliki untuk mencapai tujuanyang telah direncanakan dalam Peraturan Gubernur No 43 Tahun 2012. Bentukrelasi aktor yang terjadi antara komisi 2 DPRD Banyumas dengan bidangkebersihan DLH dinilai bersifat asosiatif, komisi 2 DPRD dengan KSMbersifat asosiatif hanya saja tidak banyak interaksi yang terjalin, DLH khususnya dalamhal ini bidang kebersihan dengan KSM bersifat asosiatif dan sangat intensif, sedangkan relasi antara KSM dengan masyarakat seringkali terjadi berbagai penolakan sehingga cenderung bersifat disosiatif. Namun dengan relasi aktor yangcenderung bersifat asosiatif, implementasi Peraturan Gubernur ini berjalan cukuplancar namun belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan terutamamengenai pengawasan yang belum maksimal
|
Kembali
|
