MENU
|
|
|
| Jenis | : |
KKM
|
| Judul | : |
Relasi Kuasa Antara Dinas Sosial Dan Dinas Kesehatan Pada Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat Di Kabupaten Banyumas
|
| Subjek | : |
|
| Pengarang | : |
Elyza Sofia Nanda Pertiwi, F1D021073
|
| Prodi | : |
ILMU POLITIK
|
| Tahun | : |
2025
|
| Call Number | : |
KKM/POL961 E r
|
| Perpustakaan | : |
FISIP
|
| Letak | : |
1 eksemplar di FISIP
|
|
Abstrak :
Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika interaksi antar instansi yang bertanggung jawab dalam implementasi program KIS, dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Banyumas. Relasi kuasa di antara kedua instansi tersebut menjadi fokus dalam kajian ini. Peneliti menggunakan metode kualitatif yang didasari oleh paradigma non-positivisme serta perspektif institusionalisme. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber. Analisi data penelitian menggunakan analisis model interaktif dari Miles dan Huberman, yang komponenya mencakup reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam suatu siklus. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial memiliki peran yang berbeda tetapi saling terkait. Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyediaan layanan kesehatan, sedangkan Dinas Sosial berperan dalam proses pendataan dan verifikasi penerima manfaat KIS. Relasi kuasa antara kedua instansi ini berjalan secara intensif dan harmonis, di mana Dinas Kesehatan menetapkan peserta program berdasarkan rekomendasi dari Dinas Sosial. Kolaborasi ini memastikan bahwa penerima KIS benar-benar berasal dari kelompok masyarakat yang berhak sesuai ketentuan program. Namun, tantangan tetap ada, seperti keterbatasan anggaran yang membatasi jumlah penerima manfaat dan potensi konflik dalam proses penetapan peserta KIS. Meski demikian, sinergi yang baik antara keduainstansi berhasil meminimalisir kendala tersebut, sehingga implementasi Program KIS di Kabupaten Banyumas dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin dalam memperoleh pelayanan kesehatan gratis. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan Program KIS sangat bergantung pada koordinasi dan relasi kuasa yang seimbang antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan
|
Kembali
|
