MENU
|
|
|
| Jenis | : |
KKM
|
| Judul | : |
Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Mengintegrasikan Data Kemiskinan Pada Bapplelitbangda Kabupaten Purbalingga
|
| Subjek | : |
|
| Pengarang | : |
Zulhan Widanan, F1B021088
|
| Prodi | : |
ADMINISTRASI PUBLIK
|
| Tahun | : |
2025
|
| Call Number | : |
KKM/ANE.1858 Z t
|
| Perpustakaan | : |
FISIP
|
| Letak | : |
1 eksemplar di FISIP
|
|
Abstrak :
Kemiskinan tingkat nasional, regional, dan global berkembang pesat setiap tahunnya. Kemiskinan di indonesia mengacu pada ketidakberdayaan dalam memenuhi bahan pokok. Data BPS per maret 2023 mencatat penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta orang. Data ini masih relative cukup jauh dari RPJMN tahun 2020-2024. 9 tahun terakhir presentase penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga menyentuh di angka 14,18% pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan daerah lain menduduki peringkat ke 6 dengan angka kemiskinan terbesar se provinsi jawa tengah. Tugas Bappelitbangda untuk merencanakan kebijakan program dalam pengentasan kemiskinan dan tata kelola data penduduk miskin sangat mempengaruhi terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode peneletian kualitatif, yaitu menghasilkan data deskriptif, dengan sasaran penelitian yang ditentukan melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dianalisis menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tata kelola pemerintahan yang dilakukan Bappelitbangda dalam mengintegrasikan data kemiskinan sudah baik. Adanya inovasi berbentuk aplikasi sipakisbangga untuk mengelola dan menyimpan data kemiskinan di kabupaten purbalingga. Pemerintah daerah melibatkan masyarakat dalam melakukan pendataan masyarakat miskin, data kemiskinan sangat diperlukan untuk kesamaan datanya. Untuk membantu program pengentasan kemiskinan dan menurunkan angka kemiskinan di Purbalingga. Bappelitbangda mendapatkan data dari kemenko pmk yang masih perlu diolah dengan cara di verval secara mandiri. Setiap bulannya diadakan rapat dengan tkpkd dan dinas lain untuk melaporkan tugas. Dan pastinya adanya rakoor yang dilakukan secara rutin agar program yang dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Dinsos juga membuat alur mekanisme pengusulan DTKS dan bantuan sosial. Untuk mempermudah pendataan masyarkat miskin di Purbalingga. Kesimpulan dari penelitian adalah tata kelola pemerintahan yang baik untuk mengintegrasikan data kemiskinan dengan memanfaatkan sipakisbangga dan data P3KE. Namun masih ada kekurangan dalam ketepatan data. Tetapi Bappelitbangda terus berusaha maksimal untuk ketepatan sasaran data penduduk miskin. Dengan cara memperioritaskan masyarakat yang sudah tergolong miskin ekstrem. Bappelitbangda dalam hal tata kelola pemerintah di harapkan bisa lebih baik lagi untuk mengelola data penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan kesamaan data. Agar program pengentasan kemiskina di Kabupaten Purbalingga bisa berjalan lebih baik lagi dan bantuan masyarkat miskin bisa tepat sasaran
|
Kembali
|
