MENU
|
|
|
| Jenis | : |
KKM
|
| Judul | : |
Transfer Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional (Studi Kasus Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Banyumas)
|
| Subjek | : |
Difusi/Transfer Kebijakan, Reformasi Birokrasi Nasional, Road Map Reformasi Birokrasi
|
| Pengarang | : |
Nizma Nandya salsabila, F1B020070
|
| Pembimbing | : |
Paulus Israwan Setyoko,, Sukarso
|
| Prodi | : |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
|
| Tahun | : |
2024
|
| Call Number | : |
900 SAL t
|
| Perpustakaan | : |
FISIP
|
| Letak | : |
1 eksemplar di FISIP
|
|
Abstrak :
Sejak jatuhnya rezim Soeharto pada 1998, Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) memainkan peran yang besar dalam agenda pemerintahan di Indonesia. Kebijakan RB yang telah digulirkan sejak lama ini, masih terus berlanjut diikuti dengan berbagai regulasi sebagai pedoman yang menjadi mandat top-down untuk menciptakan kendali serta kontrol yang seragam (one size fits all) bagi seluruh instansi pemerintah di Indonesia, salah satunya pada tingkat pemerintah daerah melalui penyusunan road map RB yang berlaku pada tahun 2020-2024. Keterlibatan instansi pemerintah daerah yang merupakan bagian penting dalam upaya RB pada level lokal ini, memberikan respon yang positif dilihat dari peningkatan nilai RB yang signifikan dari tahun ke tahun, salah satunya yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Disisi lain, kebijakan RBN yang diturunkan secara wajib dan seragam ini menuai kritikan dari para ahli maupun sarjana administrasi publik yang menyoroti pentingnya penyesuaian dan adaptasi sesuai dengan konteks lingkungan daripada mengadopsi pendekatan yang bersifat universal. Fakta mengenai pelaksanaan kebijakan RB di Kabupaten Banyumas yang berjalan dengan baik dan progresif di tengah kegelisahan proses transfer kebijakan yang dilaksanakan one size fits all menjadi menarik untuk diteliti. Dengan menghadirkan konsep transfer kebijakan sebagai dasar analisis, penelitian ini berupaya untuk menunjukan bagaimana proses difusi/transfer kebijakan RBN yang one size fits all dalam membentuk road map RB di Kabupaten Banyumas melalui model atau kerangka kerja transfer kebijakan menurut Dolowitz & Marsh (2000). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan secara purposive sampling. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan menganalisis berbagai dokumen publik yang ada. Data yang diperoleh ini kemudian dianalisis dengan metode analisis data interaktif dan diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi hingga mendapat kesimpulan utuh dari penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan RBN setelah maupun sebelum penajaman, selain ditransfer secara seragam dan wajib (one size fits all) juga telah ditransfer pada level voluntarily-but driven by perceived necessity hingga coercive dengan berbagai rasionalitas yang menyertainya. Dalam praktiknya, kebijakan ini bertemu dengan konteks yang beragam dengan berbagai hambatan dan kendala sehingga membentuk road map RB di Kabupaten Banyumas dengan kategori incompleted transfer. Namun demikian, semangat dan komitmen serta kesiapan para aktor serta didorong oleh kesadaran akan adopsi secara kontekstual dengan nilai-nilai lokal yang ada, membuat proses transfer kebijakan tetap berjalan dalam membentuk road map RB di Kabupaten Banyumas.
|
Kembali
|
