MENU
|
|
|
| Jenis | : |
KKM
|
| Judul | : |
Efektivitas Asean Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children (Actip) Melalui Kebijakan Kamboja Tahun 2020-2022
|
| Subjek | : |
Perdagangan Manusia, Asean Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children (
|
| Pengarang | : |
Zalfaa Verita Aurellia , F1F020056
|
| Pembimbing | : |
Agus Haryanto, Kholifatus Saadah,
|
| Prodi | : |
HUBUNGAN INTERNASIONAL
|
| Tahun | : |
2024
|
| Call Number | : |
HI.469/2024 VER e
|
| Perpustakaan | : |
FISIP
|
| Letak | : |
1 eksemplar di FISIP
|
|
Abstrak :
Isu Perdagangan Manusia Telah Menjadi Perhatian Negara-Negara Di Kawasan Khususnya Asean Sebagai Organisasi Regional. Hal Tersebut Disebabkan Karena Kawasan Asia Tenggara Merupakan Kawasan Yang Berpotensi Terhadap Ancaman Perdagangan Manusia. Kamboja Merupakan Salah Satu Negara Di Kawasan Dengan Angka Kasus Perdagangan Manusia Yang Cukup Tinggi. Oleh Karena Itu, Kamboja Memiliki Tanggung Jawab Untuk Memberantas Permasalahan Tersebut, Salah Satunya Yaitu Melalui Regulasi Yang Telah Dibentuk Asean. Asean Convention Against Trafficking In Persons Especially Women And Children (Actip) Merupakan Regulasi Yang Dibentuk Sebagai Bukti Komitmen Asean Dan Negara Anggotanya Dalam Memberantas Perdagangan Manusia. Tujuan Dari Penelitian Ini Adalah Untuk Menganalisis Efektivitas Rezim Perdagangan Manusia Yaitu Actip Yang Diimplementasikan Dalam Kebijakan Domestik Kamboja Tahun 2020-2022. Berdasarkan Temuan Penelitian, Rezim Actip Yang Diimplementasikan Di Kamboja Pada Tahun 2020-2022 Ternyata Tidak Cukup Efektif Atau Belum Mampu Mengatasi Permasalahan Perdagangan Manusia Di Kamboja. Hal Tersebut Terbukti Dari Hasil Analisis Dengan Menggunakan Teori Efektivitas Rezim Internasional Milik Arild Underdal. Pada Rentang Tahun Penelitian, Sempat Terdapat Kenaikan Angka Perdagangan Manusia Di Kamboja. Akan Tetapi, Hal Tersebut Sudah Cepat Diatasi Dengan Pemerintah Kamboja Mengimplementasikan Actip. Pemerintah Kamboja Telah Melakukan Upaya-Upaya Penanganan Seperti Pencegahan, Penegakan Hukum, Perlindungan Korban Hingga Kerja Sama Internasional Sesuai Dengan Nilai Actip. Meskipun Begitu, Pemerintah Kamboja Masih Belum Bisa Memberantas Permasalahan Perdagangan Manusia Di Negaranya. Masih Banyak Tantangan Dan Hambatan Dalam Penyelesaian Perdagangan Manusia Di Negaranya.
|
Kembali
|
