IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN
PEKERJAAN DI KABUPATEN MAJALENGKA
Subjek
:
Administrasi Negara
Pengarang
:
Yuni Agustiana
Pembimbing
:
Siti Kunarti
Sri Hartini
Prodi
:
ILMU HUKUM
Tahun
:
2022
Call Number
:
351 AGU i
Perpustakaan
:
Fakultas Hukum
Letak
:
1 eksemplar di Koleksi Referensi
Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi pada tahun 2020 melalui UU Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja diadakan perluasan program jaminan sosial yang manfaatnya dapat
dirasakan secara khusus bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat mengalami
pemutusan hubungan kerja (PHK). Bentuk perluasan tersebut adalah menambahkan program
jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) ke dalam sistem jaminan sosial nasional. Penelitian ini
bertujuan mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2021 tentang
Penyelelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan serta mengetahui kendala dan
upaya dalam penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan di Kabupaten
Majalengka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi
penelitian deskriftif. Data yang digunakan adalah data sekunder bersumber pada studi
kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Data diolah dan dianalisis dengan metode
normative kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan
Pemerintah No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
pekerjaan di Kabupaten Majalengka belum terlaksana dengan baik karena masih ada
beberapa perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja/buruhnya ke dalam program BPJS.
Belum optimalnya program tersebut diakibatkan kendala-kendala yang muncul diantaranya
kendala Intern dan ekstern.
Kata Kunci : Kebijakan, Jaminan Sosial , Ketenagakerjaan.
