Abstrak :
iban yang bertimbal balik dengan hak dan kewajiban tenaga kesehatan. Hak pasien merupakan kewajiban tenaga kesehatan sebaliknya hak tenaga kesehatan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasien. Perlindungan hukum terhadap pasien harus ditegakkan supaya tidak terjadi permasalahan hukum baik secara administrative, pidana maupun perdata. Hak – hak pasien yang tidak terpenuhi oleh tenaga kesehatan dan kerugian yang diderita oleh pasien serta tidak adanya kompensasi yang diberikan terhadap pasien merupakan permasalahan yang harus diselesaikan supaya pasien terpenuhi haknya. Pasien persalinan dan neonatal resiko tinggi di Puskesmas Mampu PONED masih belum terlayani sesuai standar karena keterbatasan sarana prasarana dan kompetensi tenaga kesehatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dan faktor-faktor yang mendorong serta menghambat upaya perlindungan hukum terhadap pasien persalianan dan neonatal resiko tinggi pada Puskesmas Mampu PONED. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pasien persalinan dan neonatal resiko tinggi serta menganalisis faktor-faktor pendorong dan penghambat perlindungan hukum terhadap pasien persalinan dan neonatal resiko tinggi di Puskesmas Mampu PONED. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini dilakukan pada Puskesmas Mampu PONED di Kabupaten Kebumen. Sumber data berasal dari dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Metode penentuan responden dilakukan dengan purposive sampling. Selanjtnya data di analisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk teks narasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap pasien persalinan dan neonatal resiko tinggi di Puskesmas Mampu PONED belum optimal, masih ada hak-hak pasien yang belum terpenuhi karena keterbatasan sarana prasarana dan kompetensi tenaga kesehatan. Factor pendorong dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien adalah sudah ada peraturan perundang-undangan, tenaga kesehatan dan kesadaran pasien untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Factor penghambatnya adalah peraturan perundang-undangan belum dipahami dan diterapkan, kurangnya kompetensi tenaga kesehatan serta sikap pasien yang cenderung pasrah. saran yang dapat disampaikan adalah meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, mengadakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan.
Kata kunci: perlindungan hukum, pasien, PONED
|
