MENU
|
|
|
| Jenis | : |
KKM
|
| Judul | : |
sentralisasi pers di era kebebasan pers
|
| Subjek | : |
|
| Pengarang | : |
NURJALU PRAMUKTI AJI
|
| Pembimbing | : |
H.A komari S.H.,M.Hum
TENANG HARYANTO,S.H.,MH.
|
| Tahun | : |
2014
|
| Call Number | : |
878T
|
| Perpustakaan | : |
Fakultas Hukum
|
| Letak | : |
Maaf, 1 eksemplar sedang dalam perbaikan
|
|
Abstrak :
engan dilegitimasikanya UU No.40 Tahun 1999 Tentang pers menandakan telah diproklamirkan era kebebasan pers ini bukan hanya telah memberikan angin segar bagi nafas kehidupan pers belakangan ini namun juga telah memberikan kekhawatiran mengenai adanya penyalahtafsiran makna kebebasan pers yang demokratis. Era kebebasan Pers dimanfaatkan oleh segelintir kepentingan untuk menguasai pasar industri pers dengan cara menggabungkan atau mengakui sisi beberapa perusahaan pers baik di tingkat lokal maupun nasional yang meliputi kanal penyiaran, cetak, maupun online kedalam satu manajemen tunggal di bawah naungan induk (Media Group) yang berlokasi di ibu kota DKI Jakarta. Fenomena sentralisasi pers ini tentu dapat nmencoreng reputasi pers sebagai pilar ke-4 demokrasi karena bertolak belakang dengan amanat demokratisai pers yaitu diversifikasi kepemilikan pers dan konten. Pemusatan kepemilikan perusahaan pers dan kepemilikan silang secara tegas dilarang di dalam UU No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. uNTUK itu, perlu ada implementasi yang tepat dan arah kebijakan yang jelas dari pemerintah dalam menyikapi fenomena sentralisasi pers ini.
Kata Kunci : Kebasan Pers, Sentralisasi, Perusahaan Pers
|
Kembali
|
